ENGLISH VERSION  |   KONTAK KAMI  |   SUMBER DANA  |   KUMPULAN PERATURAN   

Home

Tentang Kami

Web Gis

Penyaluran Dana

Program

  Cari Data :

 
User ID :
Password :
 

Refleksi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera di Medan

Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk menuju sustainable forest management melalui perbaikan tata kelola kehutanan khususnya peredaran kayu. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Ijin atau pada Hutan Hak. Ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pemegang ijin atau pengelola hutan hak dapat mematuhi dan melaksanakan semua perundang-undangan dan peraturan terkait sektor kehutanan dalam setiap level aktifitasnya.

Kebijakan ini akan menjadi era baru bagi pelaku industri kehutanan baik skala besar dan juga memberi ruang bagi masyarakat sipil untuk mempersiapkan unit- unit pengelolaan hutan rakyat (hutan hak), unit-unit CBFM serta industry kecil/menengah (UKM/IKM) untuk juga mampu masuk dalam skema VLK.

Selain itu, kebijakan ini juga memberi ruang bagi keterlibatan masyarakat sipil untuk memantau implementasinya melalui keberadaan pemantau independen dalam proses audit sertifikasi. Sejauh ini, telah cukup banyak pemantau independen terlatih yang bekerja untuk pemantauan SVLK. Para pemantau independen ini tergabung dalam jejaring dan aliansi baik skala nasional maupun regional. Khusus di Sumatera, berdasarkan hasil worskshop di Jambi tanggal 21 Desember 2011 yang dihadiri oleh kalangan LSM dan organisasi petani, disepakati pula terbentuknya APIKS (Aliansi Pemantau Indipenden Kehutanan Sumatera). Keberadaan APIKS merupakan wujud dari posisi yang diambil masyarakat sipil Sumatera terhadap SVLK yaitu “Masyarakat sipil di Sumatera berkomitmen untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi dari kebijakan ini (SVLK) serta terus memperkuat gerakan untuk perbaikan tata kelola kehutanan di Sumatera”.
Dalam periode lebih kurang 2 tahun terakhir, telah cukup banyak kerja-kerja pemantauan yang dilakukan terhadap suatu unit manajemen, serta upaya-upaya penguatan kapasitas NGO-CSO yang berkaitan dengan implementasi SVLK di regional Sumatera. Kerja-kerja ini, menariknya ternyata tidak tersekat dalam kotak Jejaring atau Aliansi tertentu tetapi berjalan secara dinamis sesuai kondisi lokal.

Namun dalam konteks makro dan juga dari segi substansi, muncul refleksi yang cukup mendalam dikalangan CSO yang sudah terlibat di pemantauan. Pertanyaan kritis yang muncul misalnya : hasil-hasil pemantau ini kedepan mau di apakan ? sejauh mana maknanya dalam system SVLK sendiri atau dalam upaya perbaikan tata kelola kehutanan ? Apakah SVLK ini merupakan insentif atau bahkan disinsentif bagi Hutan Rakyat ? serta berbagai issu lain termasuk keberlanjutan lembaga pemantau serta issu pendanaan.

Memang belum ada kesimpulan atau jawaban final terhadap masalah tersebut. Namun kenyataannya sejauh ini adalah proses sertifikasi ini terus berulang dan hasil pemantauan paling-paling hanya akan berujung pada “keluhan”. Lalu proses ini berulang lagi saat ada UM yang baru sertifikasi lagi. Sebuah siklus yang terlihat tidak begitu terpengaruh dengan keberadaan Pemantau Indipenden.

Berangkat dari kondisi diatas dan sebagai tindak lanjut dari proses komunikasi yang telah terjalin sebelumnya dengan berbagai pihak, SSS PUNDI bersama APIKS dan JPIK serta dukungan dari FG-MFP pada tanggal 27 s/d 28 Februari 2013 lalu telah melakukan suatu kegiatan “refleksi” terhadap kerja-kerja pemantauan di Sumatera. Refleksi ini bertujuan untuk mengambil pembelajaran terhadap kerja-kerja pemantauan yang telah dilakukan sebagai bahan untuk menentukan posisi bersama kedepan.

Refleksi yang berlangsung di Hotel Madani Medan dan di ikuti oleh sekitar 20 orang peserta ini, pada`akhirnya menghasilkan beberapa catatan pembelajaran. Bahwa ada 3 (tiga) hal yang muncul dari kondisi di semua wilayah atas proses yang telah berlangsung, terutama terkait dengan isu pemantauan adalah yakni (1) terkait system, (2) terkait jejaring dan (3) Terkait Impact. Dari 3 isu tersebut, peserta akhirnya dibagi kedalam tiga kelompok yang mana setiap kelompok diberikan beberapa pertanyaan kunci dan diminta mendiskusikan kembali secara lebih detail di kelompoknya masing-masing, setelah itu baru kemudiakan di plenokan.

Hasil Diskusi Tentang Impact
Refleksi dari Kerja-kerja pemantauan selama ini :
Lebih merupakan kerja-kerja investigatif dan collecting data, Belum berangkat dari arah dan frame yang sama, Belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan Belum mampu mendorong dan melakukan gerakan social

Frame dan arah kerja pemantauan kedepan :
1. Terbangunnya Kesadaran Masyarakat atas Hak untuk melakukan pemantauan dan memahami terhadap aktifitas UM disekitarnya.

à Masyarakat Melakukan Pemantauan

b. Terbangunnya kesadaran masayarakat atas hak penguasaan komunal dalam satu wilayah UM

c. Pengakuan dan Kepastian hak kelola masyarakat atas wilayahnya

d. Terbangunnya kesadaran dan konsistensi UM untuk memenuhi kewajiban sesuai aspek dan indikator yang berlaku

e. Terbangunnya tata kelola kehutanan yang baik.

2. Kerja-kerja pemantauan dan pemberdayaan adalah “dua hal yang terpisah namun tidak teputus”. Kerja-kerja pemantaun yang terkait langsung kegiatan sertifikasi dilakukan dalam kerangka jejaring, tapi pemberdayaannya menjadi agenda lembaga anggota jejaring.

3. Hasil-hasil pemantauan hendaklah menjadi bahan untuk kerja-kerja pemberdayaan sesuai concern masing-masing lembaga anggota jejaring. Demikian juga sebaliknya.

4. Jejaring berfungsi dalam mensirkulasi hasil pemantauan untuk mendorong tindak lanjut dari parapihak.

Hasil Diskusi Tentang Jejaring
1. Bagaimana Memperluas Dukungan Eksternal
Prasyarat untuk adanya dukungan eksternal, yakni Harus ada kerja-kerja pemantauan, hasil pemantauan, dan kesinambungan pemantauan dari jejaring . ‘sekretariat’ jejaring juga harus aktif menggalang dukungan eksternal. Dukungan eksternal dari NGO bisa berupa kolaborasi dalam kegiatan, pemantauan, dan kampanye. Dukungan eksternal dari Media bisa berupa kolaborasi dalam kegiatan kampanye. Dukungan eksternal dari Akademisi bisa berupa kolaborasi membangun metodologi, kampanye, review system

2. Koordinasi, Kolaborasi & Bagi Peran JPIK-APIKS
Berbagi informasi perkembangan, Strategi/desain pemantauan Sumatera. Ini bisa menjadi agenda/strategi APIKS dan merupakan bagian dari agenda/strategi JPIK (karena JPIK tidak hanya Sumatera). Isinya bisa berupa :
a. Target/sasaran pemantauan bersama
b. Kegiatan pemantauan bersama
c. Kampanye bersama
d. Mensiasati kesenjangan pembiayaan
e. Perlu ada agenda strategi bersama pemantauan kehutanan sumatera.
f. Perlu digagas sebuah workshop kecil untuk penyusunan strategi pemantauan Sumatera

3. Tindak Lanjut Hasil Pemantauan
a. Tindak lanjut kerja-kerja pemantauan yang hanya berdampak lokalistik cukup dimainkan masing-masing anggotanya, tapi untuk yang berimbas lebih luas harus dimainkan oleh sekretariat.

b. Peran ‘Sekretariat’ diperlukan dalam membuat kerangka kerjanya baik Dilakukan sendiri, Dilakukan bersama, Dilakukan dengan pihak lainnya

4. Strategi Peningkatan Kapasitas
a. Memperkuat aspek skill pemantauan, penyusunan database, dan kampanye
b. Menguatkan pemahaman atas SVLK
c. Untuk anggota jaringan lama dan baru
d. Dikelola oleh ‘Sekretariat’

5.Strategi Pelibatan Masyarakat
a. Distrukturkan dalam kegiatan pemantauan (rencana, pelaksanaan, dan tindak lanjutnya)
b. Termasuk agenda-agenda capacity building, pertukaran informasi, dan kampanye

6.Strategi Pendanaan. Diharapkan sumber pembiayaan untuk kerja-kerja pemantauan berasal dari :
a. Sumber dari Pemerintah
b. Sumber dari Donor
c. Swadaya

Hasil Diskusi Tentang Sistem
Masukan untuk review sistem.
1. Perlu untuk menganalisa kembali posisi regulasi terkait SVLK secara hukum. Secara hirarki hukum posisi Permen berada dibawah Peraturan Pemerintah (aturan pelaksana PP). Sementara itu PP No 6/2007 jo PP No 3/2008 tidak secara eksplisit mencantumkan tentang proses-proses penilaian kinerja pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Sehingga contens/ aturan sistem yang ada dalam Permenhut No P.38/2009 jo Permenhut No P.68/2011 tidak dapat mencantumkan sanksi yang tegas bagi UM.

2. Posisi hukum yang ideal dalam situasi ini adalah Perpres. Secara hukum Perpres merupakan produk perundang-undangan yang dibuat oleh presiden untuk menjalankan amanat undang-undang yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah terkait

3. Dengan mencermati perubahan demi perubahan dari sistem, serta pengalaman implementasi SVLK selama ini, masyarakat sipil (kita/pemantau) kedepan akan tetap memainkan perannya.

4. Untuk berperan lebih maksimal, kita perlu terus meng-upgrade kapasitas untuk mengimbangi kemampuan UM dalam menggunakan dan memanfaatkan sistem SVLK, memperluas pelibatan masyarakat sipil dalam kerja-kerja pemantauan, serta mengambangkan model-model pemantauan partisipatif

5. Tidak cukup “clear” apakah sistem ini instrumen pasar...? Atau instrumen kebijakan..? Terlepas dari apakah merupakan instrumen pasar atau kebijakan, untuk menuju tata kelola kehutanan yang baik maka harus diatur dengan produk hukum yang lebih tinggi dari Permenhut

Refleksi tersebut juga mencatat beberapa Rencana Tindak Lanjut (RTL) , diantaranya adalah review sistem akan diusulkan melalui sekretariat, tapi disusun melalui suatu presidium (Tim kecil : Jaya, Dikki, Tono, Zein, Abu). Sekretariat akan membuat form informasi, untuk didistribusi ke Daerah. Koorda/focal point akan menginput data/informasinya. Dan akan kembali dilakukan pertemuan/workshop penyusunan strategi pemantauan Sumatera yang diupayakan dapat berlangsung pada bulan Maret-April 2013.





Halaman Sebelumnya

Share

Friend Link: MBT Garissa Women Nike Air Force 1 High Cheap Nike Elastico Superfly IC Nike Roshe Run Floral Swoosh Adidas Adizero F50 FG MBT Fora Women