ENGLISH VERSION  |   KONTAK KAMI  |   SUMBER DANA  |   KUMPULAN PERATURAN   

Home

Tentang Kami

Web Gis

Penyaluran Dana

Program

  Cari Data :

 
User ID :
Password :
 

Sosialisasi Izin Areal Kerja Hutan Desa seluas 51.345 ha di Propinsi Jambi dipusatkan di Merangin

Propinsi Jambi memiliki luas sekitar 5,1 juta hektar dengan dimana luas kawasan hutan sekitar 2,1 juta hektar atau sekitar 42 % yang berupa Taman Nasional, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hutan yang berada di kawasan hutan dan diluar kawasan hutan sudah terdeforestasi dan terdagradasi oleh berbagai aktifitas illegal logging, logging concession dengan management pengelolaan yang buruk, forest plantation perambahan hutan, konversi areal berhutan menjadi areal perkebunan, ekspansi areal perkebunan sawit dan sebagainya. Berbagai praktek ini telah membawa dampak multidimensi terhadap kemerosotan potensi sumberdaya hutan itu sendiri dan belum memberikan hasil signifikan terhadap kesejahateraan masyarakat sekitar. Disisi lain masyarakat memiliki ketergantungan pada hutan sebagai untuk kebutuhan bahan-bahan obatan tradisional, sumber asupan protein (berburu dan mencari ikan), sumber bahan bangunan masyarkat lokal, perlindungan sumber air bersih, sumber air pembangkit listrik tenaga air dan sumber air untuk air sawah masyarakat.

Dengan hadirnya berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan, membuka peluang bagi masyarkat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan (community base forest managment) melalui skema Hutan Desa, Hutan Kemasyakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Pola-Pola Kemitraan. Kondisi ini mendorong muncul inisiatif dari masyarakat desa sekitar hutan untuk mendapatkan hak pengelolaan pada kawasan hutan. Pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat dengan kolaborasi parapihak kedepan diharapkan memberikan bermanfaat secara optimal secara ekonomi, sosial dan ekologi.

Di Kabupaten Merangin, Bupati Merangin melalui surat nomor 522/350/PH/Disbunhut/2010 pada tanggal 17 Mei 2010 mengusulkan kawasan hutan seluas 49.514 ha untuk Hutan Desa di 17 Desa 5 Kecamatan. Di Kabupaten Bungo, 5 Dusun di 1 Kecamatan mengusulkan skema Hutan Desa pada tahun 2010. Di Kabupaten Batanghari telah mengusulkan Hutan Desa pada tahun 2009 yang lalu untuk 3 Desa di 1 Kecamatan.

Usulan Hutan Desa ke Kementrian Kehutanan RI telah melewati berbagai proses dan waktu yang cukup panjang. Proses verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan, akhirnya SK Izin Areal Kerja Hutan Desa telah keluarkan oleh Menteri Kehutanan RI.
Di Propinsi Jambi ada 22 Hutan Desa di 7 Kecamatan 3 Kabupaten seluas 51.345 hektar telah dikeluarkan SK Izin Areal Kerja Hutan Desa dari Kementrian Kehutanan RI. ini merupakan Hutan Desa terluas di Indonesia saat ini. Di Kabupaten Batang Hari terdapat 3.563 ha Hutan Desa, di Kabupaten Bungo 2.712 ha Hutan Desa dan di Kabupaten Merangin terdapat 46.121 ha Hutan Desa. Hutan Desa di Kabupaten Merangin tersebar 17 Desa 5 Kecamatan yang berada di 3 blok hamparan kawasan hutan.

Sosialisasi SK Izin Areal Kerja Hutan Desa di Propinsi Jambi dipusatkan di Kabupaten Merangin. Acara sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2011 bertempat di Ruang Pola I Kantor Bupati Merangin yang dihadiri sekitar 150 orang. Peserta berasal dari perwakilan masyarakat, NGO Pendamping dan instansi teknis terkait. Acara sosialisasi Hutan Desa ini di buka oleh Bupati Merangin, dalam sambutannya Bupati Merangin berharap Hutan Desa dapat di kelola secara lestari dan dapat memberikan mamfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Acara kemudian dilanjutkan dengan pengelolaan hutan desa oleh Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, Sosialisasi SK Hutan Desa oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Merangin dan berbagi pengalaman fasilitasi Hutan Desa oleh KKI – Warsi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rencana tindak lanjut parapihak untuk fasilitasi tahapan lanjutan pasca sosialisasi SK Izin Areal Kerja Hutan Desa.

Melalui acara Dinas Kehutanan Propinsi Jambi, BP-DAS Batanghari, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merangin, Dinas Kehutanan Kabupaten Bungo, Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, Camat, NGO dan masyarakat serta instansi teknis terkait berharap dapat melakukan perecepatan proses keluarnya SK Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Menteri Kehutanan melalui Gubernur Jambi. SSS Pundi Sumatra , KKI-Warsi, LTB, dan Walhi Jambi yang tergabung dalam Poros Masyarkat Kehutanan Merangin (PMKM) serta FFI Indonesian Program yang selama ini aktif memfasilitasi Hutan Desa di Propinsi Jambi berharap kedepan Desa dapat mengelola sumberdaya hutan secara lestari untuk peningkatan kesejahteraannya.

Sebuah peluang telah diraih sekaligus tantangan besar kedepan, karena Jambi akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan pengelolaan Hutan Desa di Indonesia…..

Halaman Sebelumnya

  Facebook