ENGLISH VERSION  |   KONTAK KAMI  |   SUMBER DANA  |   KUMPULAN PERATURAN   

Home

Tentang Kami

Web Gis

Penyaluran Dana

Program

  Cari Data :

 
User ID :
Password :
 

17 Desa di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi bersiap mengelola hutan secara lestari dan berkelanjutan

Jambi – Kabupaten Merangin mengajukan usulan 17 Hutan Desa melalui surat Bupati Merangin No.522/350/PH/Disbunhut/2010 pada tanggal 17 Mei 2010 seluas 49.514 ha. Setelah lebih dari setahun menanti, akhirnya Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan menetapkan 17 Areal Kerja Hutan Desa di Kabupaten Merangin seluas 46.121 ha dimana sebelumnya Menteri Kehutanan telah menetapkan 7 Izin Areal Kerja Hutan Desa seluas 24.708 ha pada tanggal 17 Februari, 21 Maret dan 07 Juli 2011. Secara simbolis SK Penetapan Areal hutan desa ini diterima langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Fakhrori Umar dalam rangkaian kegiatan International Conference on Forest Tenure, Governance and Enterprise di Senggigi Mataram pada hari Senin 11 Juli 2011 lalu. Dan pada tanggal 1 Agustus 2011 Menteri Kehutanan telah menetapkan 10 Areal Kerja Hutan Desa di Merangin seluas 21.413 ha bersamaan dengan penetapan 3 Areal Kerja Hutan Desa di Batanghari seluas 3.563 ha dan 2 Areal Kerja Hutan Desa di Bungo seluas 2.713 ha


Pengurangan jumlah luasan areal kerja hutan desa yang ditetapkan ini adalah berdasarkan hasil verifikasi usulan hutan desa dan kajian peta yang dilakukan Tim Verifikasi Kementrian Kehutanan, dikarenakan sebagian usulan hutan desa ternyata masuk dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)


Sebelum ditetapkan sebagai Hutan Desa, Kawasan Hutan Produksi di Kabupaten Merangin dikelola konsesi logging (HPH) pihak swasta, dimana berorientasi pada produksi sebesar-besarnya tanpa menmperhatikan kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hutan serta pemberdayaan masyarakat sekitar. Dan setelah izin HPH ini berakhir, terjadi ‘vakum managment’ sehingga dapat memicu terjadinya perambahan yang tidak terkendali, illegal logging, perburuan liar dan sebagainya


Untuk mengantisipasi hal itu, telah terbentuk Lembaga Desa yang mengelola Hutan Desa melalui rencana pengelolan dan regulasi yang dibuat oleh masyarakat dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Desa. Lembaga inilah yang berperan sebagai “unit managment” yang akan mengelola potensi sumberdaya hutan untuk dapat memberikan manfaat secara ekonomi bagi masyarakat desa dan hutan dapat dikelola secara berkelanjutan


SSS Pundi Sumatra bersama Walhi Jambi, LTB dan KKI Warsi yang tergabung dalam Poros Masyarakat Kehutanan Merangin (PMKM) lah yang selama ini aktif memfasilitasi untuk proses pengajuan ijin hutan desa di Merangin tersebut. Setelah ada kepastian legal pengelolaan hutan desa berupa ijin dari menteri Kehutanan, masyarakat kini merasa lebih tenang dan bersiap mengelola sumberdaya hutan secara berkelanjutan. Sehingga pada akhirnya Hutan Desa dapat memberikan manfaat yang optimal melalui pengelolaan hutan lestari, mendukung sumber-sumber penghidupan masyarakat lokal dan menjaga keseimbangan ekologi sebagai satu kesatuan wilayah landscape ekosistem TNKS






Halaman Sebelumnya

Share

Friend Link: MBT Garissa Women Nike Air Force 1 High Cheap Nike Elastico Superfly IC Nike Roshe Run Floral Swoosh Adidas Adizero F50 FG MBT Fora Women