ENGLISH VERSION  |   KONTAK KAMI  |   SUMBER DANA  |   KUMPULAN PERATURAN   

Home

Tentang Kami

Web Gis

Penyaluran Dana

Program

  Cari Data :

 
User ID :
Password :
 

Lokakarya Sehari

Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan terciptanya tata Kelola Kehutanan yang baik (TTKB) atau Good Forestry Governance (GFG) adalah dengan mewajibkan para pemegang ijin kehutanan untuk melakukan proses sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/MENHUT-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Ijin atau pada Hutan hak. Tujuannya antara lain adalah untuk memastikan bahwa setiap pemegang ijin atau pengelola hutan hak mematuhi dan melaksanakan semua perundang-undangan dan peraturan terkait sector kehutanan dalam setiap level aktifitasnya. Dengan demikian diharapkan pengelolaan hutan yang lestari di Indonesia dapat diwujudkan


Hanya sangat disayangkan bahwa ketika Permenhut No.P.38/MENHUT-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Ijin atau pada Hutan hak ini di implementasikan, pada kenyataannya masih banyak ditemukan kelemahan serta kekurangan. Pemerintah juga mengakui sendiri terkait hal ini, sehingga akan ada revisi terhadap Permenhut berdasarkan masukan-masukan para pihak yang telah melakukan ujicoba penerapannya di berbagai daerah di Indonesia. Terkait dengan hal tersebutlah, pada tanggal 16 Mei 2011 bertempat di Hotel Golden Harvest Jambi, Aliansi Pemantau Independent Kehutanan Sumatera (APIKS) Simpul Jambi bekerjasama dengan SSS Pundi Sumatera melakukan acara Lokakarya Sehari dengan tema, Mereview Implementasi Permenhut No.P.38/MENHUT-II/2009 Tentang Standard an Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Ijin atau Hutan Hak “menuju pengelolaan Hutan Lestari dan tatakelola Kehutanan yang Baik di Indonesia”. Dengan harapan dari kegiatan lokakarya ini, diperoleh masukan dan kritik daripara pihak di Provinsi jambi sebagai bahan revisi Permenhut P.38/MENHUT-II/2009 serta terkomunikasikannya hambatan maupun kelemahan dalam praktek/penerapan kebijakan tersebut di Provinsi Jambi


Lokakarya yang menghadirkan parapihak dari Unsur pemerintah, Industri/Bisnis, LSM dan Masyarakat ini dibuka oleh Direktur Eksekutif SSS Pundi Sumatera yang menyatakan bahwa “Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan yang juga dilakukan di berbagai titik di Sumatera untuk melakukan review system sertifikasi PHPL dan VLK berdasarkan P.38/MENHUT-II/2009. Kegiatan ini menjadi penting untuk memberikan masukan bagi perbaikan system dan kebijakan yang ada, serta penting bagi kita untuk sharing dan berbagi untuk bisa memberikan masukan-masukan dari berbagai kelompok. Masukan dan kritikan yang nantinya kita hasilkan, akan di sampaikan dalam kegiatan konsultasi regional pada 31 Mei 2011 yang dilakukan langsung oleh kementrian Kehutanan. Sehingga kegiatan konsultasi regional tersebut tidak hanya merupakan kegiatan sosialisasi atas draf revisi, melainkan diharapkan bisa lebih dari itu


Lokakarya sehari ini dimulai dengan Presentasi dari tiga orang narasumber yakni dari (1) pemerintah yang diwakili oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, (2) sector industry yang telah mendapatkan Sertifikasi PHPL dan VLK di Provinsi Jambi yang diwakili oleh PT. Rimba Hutani Mas dan PT. PSUT serta (3) catatan pengalaman pelatihan dan pemantauan Sertifikasi berdasarkan Permenhut P.38/MENHUT-II/2009 oleh APIKS Simpul Jambi. Namun PT. Rimba hutani Mas yang seyogyanya dapat memberikan informasi terkait catatan pengalaman Sertifikasi PHPL tidak hadir, maka hanya PT. PSUT yang bisa memberikan catatan pengalaman dalam sertifikasi VLK. Sesie presentasi ini difasilitasi oleh Bapak Mahendra Taher


Pada sesie siang, sesuai agenda peserta akan dibagi ke dalam 3 kelompok terdiri dari kelompok bisnis/UM, kelompok pemerintah dan kelompok masyarakat/LSM. Akan tetapi ketika panitia mengecek kembali jumlah peserta yang hadir dan didapati jumlah yang tidak berimbang, maka di putuskan sesie siang di isi dengan diskusi pleno saja. Pleno difasilitasi oleh Bapak Rudy Syaf dan memperoleh cukup banyak masukan serta kritikan terkait Permenhut P.38/MENHUT-II/2009. Hasil rumusan tim sintesa atas rangkaian proses lokakarya satu hari penuh itu antara lain seperti yang ada di bawah ini



Pokok-Pokok Pikiran Para Pihak
Dalam Lokakarya Mereview Implementasi
Permenhut No.38/2009


Dari Presentasi dan Diskusi :
1. Pertentangan antar pasal dalam batang tubuh P.38 dan dengan peraturan yang lebih tinggi.
a. Terjadi pertentangan antara pasal 14 dengan pasal 18. Pasal 14 menjelaskan tentang siapa saja dapat mengambil peran serta sebagai pihak ke 3 yang idenpenden dalam melakukan pemantauan dan mengajukan keberatan. sedangkan pasal 18 (1) menyebutkan tentang pemantau/ LPI yang terakreditasi oleh KAN.
b. Terjadi pertentangan antara pasal 14 ayat (6) jo ayat (7) dengan peraturan terkait dan bahkan peraturan yang lebih tinggi diatasnya. Pasal 14 ayat (6) jo ayat (7) menjelaskan tentang pembekuan penerbitan dan pemberlakuan sertifikasi jika UM tidak dapat memenuhi Corective Action Request (CAR) yang di berikan oleh LP&VI atau KAN. Seharusnya, UM juga diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis dan bentuk pelanggaran yang dilakukannya/ temuan LP&VI. Dengan kata lain peraturan ini tidak boleh menafikan/ menghilangkan ketentuan sanksi yang ada pada peraturan yang terkait apalagi peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya.
c.BAB IV mengatur tentang peningkatan kapasitas, tetapi pada pasal 17 mengatur tentang dapat berlakunya sertifikat PHPL yang diterbitkan sebelum keluarnya peraturan ini. Seharusnya pasal ini cukup dimasukkan kedalam Peraturan peralihan.
2.Ketimpangan antara LPI dan LP-VI
a.Pasal 14 ; Pemantau Independen tidak diberikan kewenangan yang cukup. Pada ayat (1) disebutkan LPI memiliki kewenangan untuk memantau proses dan mengajukan keberatan, tetapi tidak diberikan kewenangan untuk mendapatkan semua informasi dan data yang dibutuhkan dari pihak terkait (Dishut, Unit Manajemen dan LP&VI). Pada ayat (2) disebutkan LPI memiliki kewenangan untuk mengajukan keberatan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh LP&VI, tetapi tidak dicantumkan kewenangan untuk mendapatkan hasil penilaiannya. Kedua kondisi diatas akan menyebabkan LPI tidak akan pernah mampu memantau dan mengawal proses sertifikasi PHPL & VLK secara optimal. Dengan kata lain pasal ini mengurangai kewenangan masyarakat madani sebagai LPI dalam turut serta mewujudkan tujuan Peraturan ini sendiri yaitu Pengelolaan Hutan yang Lestari. Dengan kata lain Pasal ini bertentangan dengan UUD 1945, UU No 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No 14/2008 Tentang keterbukaan informasi publik serta PP No 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
b.Terjadi diskriminasi perlakuan bagi LP&VI dengan LPI, diamana pada BAB IV diatur tentang peran serta pemerintah dalam meningkatkan kapasitas LP&VI termasuk pembiayaannya supaya dapat berperan optimal dalam melaksanakan perannya. Sehaurusnya LPI juga mendapat hak dan perlakuan yang sama, sehingga tercipta perimbangan kemampuan dalam mengawal proses sertifikasi PHPL &VLK dalam rangka mewujudkan tujuan dasar peraturan ini yaitu untuk mewujudkan Pengelolaan Hutan Yang Lestari di Indonesia.
3.Pembiayaan Penilaian (Audit)
a.Permenhut ini bersifat mandatori/ Wajib, dijelaskan dalam pasal 7 dan pasal 16 bahwa pembiayaan audit tahap pertama akan ditanggung oleh pemerintah. Perlu ditegaskan kriteria UM yang layak untuk segera dibiayai (karena memang tak mungkin untuk dibiayai sekaligus)
b.Pembiayaan audit untuk tahap selanjutnya dibiayai sendiri oleh UM sehingga sangat memungkinkan terjadi “konflik interest” antara UM dan LV-PI, dimana sangat lumlah jika UM ingin dapat sertifikat, dan LV-PI ingin bisnisnya laris manis....
c.Tetapi peraturan ini tidak memuat Bab dan pasal yang mencantumkan sanksi bagi pemegang ijin yang tidak melaksanakan peraturan ini, serta sanksi bagi pemegang ijin yang tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tentang PHPL & VLK yang diatur oleh peraturan ini.
4.Hal lain-lain
a.Menghindari istilah, singkatan dan kosa kata selain bahasa Indonesia dalam revisi P.38 dan kebijakan turunannya (Contoh : self endorsment pada pasal 13)
b.Perlunya adanya ketegasan yang mendukung bahwa PHPL dan SVLK ini wajib (sanksi, tatacara pengusulan, dan sebagainya).
c.Mohon meninjau ulang Kriteria dan Indikator yang mengesampingkan hak-hak masyarakat sekitar



Dari diskusi siang-sore

1.Indicator 1.1 dan 4.1 (kepastian kawasan) harus menjadi indicator kunci. Akan tetapi, indikator tersebut bisa bernilai baik jika UM bisa menunjukkan proses penyelesaian tata batas yang dilakukan.
2.Penilaian tidak boleh hanya terbatas pada dokumen tetapi juga melakukan penilaian implementasi (ditambahkan/dilengkapi dalam redaksi panduan penilaian)
3.Waktu pelaksanaan audit harus disesuaikan dengan luas konsesi UM.
4.Mengenai dampak lingkungan pada VLK, harus ditekankan bahwa pelaksanaan UPL/UKL harus dinilai, bukan hanya dokumen tapi juga implementasi--- masukan : dalam metode ditambahkan perlunya metode wawancara dengan masyarakat.
5.Bagi UM yang aktif memproses sertifikasi dan bernilai baik (mendapat sertifikat), perlu didorong untuk mendapatkan insentif yang layak, misalnya harga premium
6.Untuk IUPHHK/RE tidak tepat untuk masuk sebagai Unit Manajemen yang diwajibkan PK-PHPL/VLK. Karena ketika kedepannya IUPHHK/RE akan produksi kayu, UM tersebut harus berubah menjadi IUPHHK/HA (Rujukan : Permenhut No..... tentang RE).
7.Memperjelas kategori UM yang mandatory dan voluntery dalam proses PK-PHPL. Usulannya :
-Mandatory : IUPHHK-HA dan HT, IUI Primer diatas 6.000 m kubik, dan IUI lanjutan, dan industry yang berorientasi ekspor.
-Voluntery : IUPHHK-HTR, HKm, HD dan hutan hak.
8.Posisi pemerintah daerah Propinsi dan Kabupaten perlu diperjelas dalam proses sertifikasi sebagai narasumber, selain itu juga dapat menjadi fasilitator bagi UM.
9.Ketentua Umum No 16. Tidak ada kejelasan peran Wasganis dalam PK-PHPL, Apa hubungannya dengan proses penilaian (sertifikasi). Jika tidak ada hubungannya sebaiknya dihilangkan, atau sebaliknya


Halaman Sebelumnya

  Facebook